Maskapai penerbangan Cathay Pacific mengancam akan memecat pegawainya yang ikut bergabung dalam demo pro-demokrasi di Hong Kong. Pihak maskapai juga menyatakan tidak ada toleransi bagi karyawannya yang ikut berdemonstrasi. Sementara itu saham Cathay Pacific juga anjlok ke angka terendah dalam 10 tahun pada perdagangan hari ini.
"Akan ada konsekuensi disipliner bagi karyawan yang mendukung atau berpartisipasi dalam protes ilegal. Konsekuensi ini bisa serius dan mungkin termasuk pemutusan hubungan kerja," ujar Kepala Eksekutif Cathay Pasific, Rupert Hogg pada Senin siang seperti dilansir laman The Star, Senin (12/8).
Hogg menyebutkan, Cathay Pasific Group tidak memiliki toleransi terhadap tindakan ilegal. Termasuk dalam hal ini yaitu aksi unjuk rasa yang dilakukan di area kedatangan Bandara Hong Kong.
Dikabarkan setidaknya 2.000 karyawan Cathay Pasific mogok dan bergabung dalam demonstrasi di Bandara Hong Kong, Senin pekan lalu.
Aksi tersebut dilakukan menyusul penangkapan terhadap seorang pilot pada demonstrasi tanggal 28 Juli kemarin. Sejumlah 44 pilot didakwa karena terlibat dalam kerusuhan 28 Juli.
Saham Anjlok
Menjelang siang, saham Cathay Pasific mengalami penurunan hingga 4,37 persen menjadi HKD 9,85 atau setara dengan Rp 17 ribu. Nilai ini menduduki level terendah sejak Juni 2009.
Kerugian yang dialami Cathay, turut berdampak pada nilai saham perusahaan induknya, Swire Pacific yang turun hingga 5,4 persen menjadi HKD 77,50 atau Rp 140 ribu. Nilai tersebut menjadi yang terendah sejak Oktober 2018. Perusahaan yang memegang 45 persen saham di Cathay Pasific itu bahkan menduduki peringkat terendah dalam pasar dagang Hong Kong hari ini.
Jumat lalu, Civil Aviation Administration of China atau Administrasi Penerbangan Sipil China (CAAC) mengatakan pada Cathay Pasific, setiap karyawan yang terlibat dalam protes ilegal, kekerasan, dan kegiatan radikal tidak akan diizinkan untuk terbang ke atau dari daratan China.
CAAC juga mengatakan, pihak maskapai harus menyerahkan rincian indentitas seluruh kru yang bertugas melintasi wilayah udara China daratan. Laporan ini bertujuan untuk mencekal kru yang masuk dalam daftar karyawan yang dilarang terbang.
Sebelumnya, Cathay Pasific menyatakan tidak akan memberhentikan karyawan yang terlibat dalam aksi unjuk rasa melawan RUU ekstradisi. Namun, menyusul pernyataan CAAC, Cathay kemudian mengeluarkan keputusan berbeda.
Ratusan pengacara di Hong Kong Rabu lalu juga turun ke jalan bergabung dalam barisan massa pro-demokrasi untuk berunjuk rasa menolak RUU Ekstradisi yang kontroversial. Mereka juga menyuarakan independensi atas peradilan wilayah otonomi khusus China itu.
Para ahli hukum, yang berpakaian hitam senada dengan gerakan massa, turun ke jalan di bawah terik matahari dari pengadilan tertinggi kota ke kantor lembaga kehakiman, demikian seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (7/8).
Keterlibatan komunitas pengacara dalam sebuah gerakan demonstrasi adalah hal langka di Hong Kong. Namun, sejak protes meletus, mereka telah dua kali terlibat dalam aksi protes serupa sejak Juni 2019.
Mereka mendukung tuntutan gerakan protes untuk penyelidikan independen terhadap penegakan hukum terkait demonstrasi, serta menentang penuntutan bermotif politik dari Departemen Kehakiman kota.
Polisi Hong Kong telah menangkap lebih dari 500 pemrotes dan mendakwa puluhan orang melakukan kerusuhan, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
Tetapi mereka sejauh ini hanya menangkap 19 orang terkait serangan bulan lalu terhadap para demonstran demokrasi yang menyebabkan 45 orang terluka. Para tersangka dituntut dengan tuduhan yang kurang serius dari majelis yang dinilai tak legal.
"Saya benar-benar tidak suka bagaimana pemerintah ini menggunakan taktik menakuti dan memecah belah," kata penasihat senior Anita Yip kepada AFP, seperti dikutip dari Channel News Asia.
"Mereka melakukan penuntutan secara selektif ... Bagaimana orang masih bisa percaya pada pemerintah?" dia menambahkan, merujuk pada perlakuan berbeda yang mereka rasakan atas sikap polisi kepada para pemrotes dan lawan mereka, preman-preman yang diduga berkaitan dengan kelompok mafia lokal, triad.
Sekelompok jaksa yang anonim juga telah menerbitkan surat terbuka pekan lalu, menuduh Sekretaris Kehakiman Hong Kong, Teresa Cheng menempatkan politik di atas prinsip-prinsip hukum.
"Yang kami inginkan adalah keadilan dan semua yang kami inginkan adalah konsistensi," kata pengacara terkemuka Kevin Yam, yang juga memprotes.
"Kami tidak ingin melihat penjahat melarikan diri sementara yang pemuda-pemuda terbaik kami dituntut. Kami menegakkan aturan hukum dan kami meminta keadilan."
0 Komentar